Korupsi

K O R U P S I

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

• perbuatan melawan hukum
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
• penggelapan dalam jabatan;
• pemerasan dalam jabatan;
• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas/kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Kondisi yang mendukung munculnya korupsi

• Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
• Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
• Lemahnya ketertiban hukum.
• Lemahnya profesi hukum.
• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat tidaklah mutlak. Karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain. J.W Schoorl mengatakan bahwa " di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak diantaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan". ( Sumber buku "Pemberantasan Korupsi karya Andi Hamzah, 2007)

• Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
• Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".

Dampak korupsi

·        Dampak korupsi yang paling jelas adalah Negara mengalami kerugian dan membuat rakyat semakin miskin. Uang yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, malah masuk ke kantong-kantong pejabat.

·        Saat suatu tindakan korupsi berhasil dilakukan dan tidak mendapat sanksi hokum yang sesuai, hal ini akan memicu tindakan korupsi yang lain. Hal ini bisa menjadikan Indonesia sebagai Negara paling korup didunia karena korupsi menjamur dengan suburnya.

·        Citra badan hokum Negara seperti kepolisian akan menjadi buruk dimata masyarakat. Hal inni akan membuat warga Indonesia tidak lagi menghormati badan hokum Negara.

·        Tak hanya badan hukum, seluruh pemerintahan Indonesia juga akan mendapat pandangan yang sinis dari masyarakat. Membuat warga tidak percaya lagi pada system pemerintahan

·        Pemilu tidak akan berjalan lancer sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan masyarakat sudah malas untuk memilih pimpinan. Menurut masyarakat, mengikuti pemilu sama saja memilih koruptor berikutnya.

·        Bila kasus korupsi dibiarkan terus-menerus, dampak korupsi yang paling besar adalah perlawanan dari rakyat karena ketidakpuasa pemerintahan.

Misalnya saja, tidak ada lagi masyarakat yang mau membayar pajak, terjadi demo besar-besaran yang memungkinkan bisa menggulingkan pemerintahan, dan keadaan Negara akan kacau balau karena rakyat yang marah.

Cara menghilangkan korupsi di Indonesia

Memang tidah ada yang tahu pasti bagaimana caranya korupsi di Indonesia ini bisa benar-benar terhapus, karena korupsi sekarang ini seakan-akan turun temurun dari generasi kegenerasi sehingga sudah tertanam menjadi budaya dan mentalitas bangsa. Sesuatu yang amat sangat sulit kita hilangkan, korupsi dinegeri ini sudah menjadi bagian dari hidup dan kehidupan. Namun tiada salahnya jika saya menuangkan ide-ide saya cara bagaimana menghilangkan korupsi dinegeri kita ini, semoga dapat menjadi acuan dimasa yang akan datang.

·        Maafkan para (terlanjur) koruptor. Minta mereka laporkan semua kekayaan mereka, lalu masukkan itu sebagai aset "halal" mereka, dengan perkataan lain, memberikan pemutihan kepada mereka. Semua harta yang tidak disebutkan, akan dianggap sebagai harta korupsi di masa depan apabila ketahuan. Dengan cara ini semua koruptor akan berusaha melapor semua kekayaannya dengan sejujur-jujurnya. Minta uang ditarik kembali ke Indonesia, kalau terlanjur di"parkir" di luar negri. Hal ini untuk meringankan/membebaskan negara dalam membayar hutang luar negri. Harta mereka bisa dikenakan pajak, atau bila perlu sekalian dibebaskan dari pajak.

·         Sesudahnya, terapkan hukum anti korupsi yang keras, yaitu korupsi mulai dari nominal sekian..akan dihukum mati. Dengan cara ini, orang-orang berkuasa yang terlanjur korupsi tidak akan menggunakan uangnya untuk menghalang-halangi keluarnya undang-undang korupsi tersebut.

·        Jalankan UU anti korupsi dengan sebaik2nya. Salah satunya adalah "Pembuktian Terbalik", yaitu kalau seseorang tidak bisa membuktikan bahwa hartanya adalah halal atau bebas dari korupsi, maka berarti dia korupsi. Tentunya ada peraturan pelaksanaan yang ketat, supaya korupsi bisa ditekan ke tingkat yang minimal.

·         Tentunya kita tidak mengharap korupsi bisa langsung hilang dari muka bumi Indonesia ini, tapi setidaknya itu mengurangi secara drastis dan menekan tumbuhnya laju tindakan korupsi. Jadi hukuman mati bukan tidak ada manfaat. Walaupun negara yang menjalankan hukuman tersebut seperrti di China, korupsi tetap ada, namun kalau tidak ada hukuman itu, korupsinya pasti tambah parah.

·         Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat akibat berkurangnya kasus korupsi, masyarakat kita akan makin sadar "anti korupsi" dan mendukung terus upaya pemerintah memberantas korupsi.

REFERENSI :

·          Wikipedia bahasa Indonesia

·         Ahira. Dampak korupsi. (http://www.anneahira.com/dampak-korupsi.html)

KEMISKINAN

KEMISKINAN DI INDONESIA

1. Definisi Kemiskinan

2. Penyebab Kemiskinan

3. Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia

4. Kesimpulan

5. Referensi

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal- hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga Negara. Kemiskinan merupakan masalah global.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.

Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluative, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang “miskin”.

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Sedangkan kemiskinan relatif yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

2. Penyebab Kemiskinan

Dari sisi individu, orang sering mengatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan adalah kemalasan untuk mencarinya. Ada beberapa faktor penyebab yang berasal dari individu sebuah negara yang menyebabkan mereka tetap dianggap miskin. Faktor kemiskinan tersebut banyak sekali dihubungkan dengan beberapa penyebab, mulai dari individu sampai masalah struktural yang menyebabkan sulitnya mengentaskan masalah kemiskinan.

a. Faktor Individu

Penyebab individual yakni kemiskinan sebagai akibat dari perilaku atau kemampuan dari orang tersebut. Misalnya, malas atau malah menunggu sesuatu yang sifatnya spekulasi.

b. Faktor Keluarga

Penyebab keluarga bukan lagi faktor individu yang sering dilontarkan oleh kelompok yan mengatakan kemiskinan tidak akan timbul jika adanya kemauan kuat dari dirinya. Faktor ini menghubungkan kemiskinan karena keadaan dan pendidikan keluarga.

c. Faktor Subkultural

Penyebab sub-budaya atau kebiasaan yang menghubungkan faktor kemiskinan disebabkan oleh kehidupan sehari-hari yang dipelajari atau dijalankan dalam lingkungannya. Karena lingkungannya sudah seperti itu, orang pun secara tidak sengaja akan menjalani pola hidup yang sama. Misalnya, penduduk suatu daerah bekerja sebagai tukang bangunan. Maka, secara tidak disadari, hal ini menular kepada penduduk yang lain. Selain itu, kita sering menjumpai orang yang berjualan berasal dari suatu daerah yang sama.

d. Faktor Agensi

Penyebab agensi sosial melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Misalnya, keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk berperang bisa menyebabkan turunnya kesejahteraan rakyat. Bukan hanya terjadi pada negara yang diserangnya, melainkan berdampak besar pula terhadap negaranya sendiri. Perekonomian dan kas negara yang seharusnya dianggarkan untuk perekonomian, pendidikan, dan kesejahteraan akan terserap untuk kebijakan tersebut.

e. Faktor Struktural

Penyebab struktural sering menimbulkan pertanyaan, kenapa ada yang disebut struktur? Ini lebih erat kaitannya dengan struktur sosial, baik dalam masyarakat maupun dalam pekerjaan. Misalnya, seorang pejabat yang sudah memiliki tingkatan lebih tinggi bisa diartikan lebih kaya daripada rakyat yang berada dibawahnya.

3. Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia

Penanganan berbagai masalah di atas memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang jelas. Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait lainnya patut mendapat acungan jempol atas berbagai usaha yang telah dijalankan dalam membentuk strategi penanggulangan kemiskinan.

a. Peningkatan Fasilitas Jalan dan Listrik di Pedesaan.

Berbagai pengalaman di China, Vietnam dan juga di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa pembangunan jalan di area pedesaan merupakan cara yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Jalan nasional dan jalan provinsi di Indonesia relatif dalam keadaan yang baik. Tetapi, setengah dari jalan kabupaten berada dalam kondisiyang buruk. Sementara itu lima persen dari populasi, yang berarti sekitar 11 juta orang tidak mendapatkan akses jalan untuk setahun penuh.

Hal yang sama dapat terlihat pada penyediaan listrik. Saat ini masih ada sekitar 6000 desa dengan populasi sekitar 90 juta orang belum menikmati tenaga listrik.

b. Peningkatan Tingkat Kesehatan Melalui Fasilitas Sanitasi yang Lebih Baik

Indonesia sedang mengalami krisis penyediaan fasilitas sanitasi. Hanya kurang dari satu persen limbah rumah tangga di Indonesia yang menjadi bagian dari sistem pembuangan. Penyediaan fasilitas limbah lokal tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitas pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Pada tahun 2002 pemerintah hanya menyediakan anggaran untuk perbaikan sanitasi sebesar 1/1000 dari anggaran yang disediakan untuk penyediaan air. Akibatnya penduduk miskin cenderung menggunakan air dari sungai yang telah tercemar. Tempat tinggal mereka juga sering berada didekat tempat pembuangan limbah. Hal ini membuat penduduk miskin cenderung menjadi lebih mudah sakit dan tidak produktif. Pada tahun 2001 kerugian ekonomi yang timbul akibat masalah sanitasi diperkirakan mencapai Rp 100.000,- per rumah tangga setiap bulannya.

c. Penghapusan Larangan Impor Beras

Larangan impor beras yang diterapkan bukanlah merupakan kebijakan yang tepat dalam membantu petani, tetapi kebijakan yang merugikan orang miskin. Secara keseluruhan, 80 persen dari penduduk Indonesia menderita akibat proteksi tersebut, sementara hanya 20 persen yang menikmati manfaatnya.

d. Pembatasan Pajak dan Retribusi Daerah yang Merugikan Usaha Lokal dan Orang Miskin

Salah satu sumber penghasilan terpenting bagi penduduk miskin didaerah pedesaan adalah wiraswasta dan usaha pendukung pertanian. Setengah dari penghasilan masyarakat petani miskin berasal dari usaha pendukung pertanian. Sayangnya, sejak proses desentralisasi dijalankan, pemerintah daerah berlomba-lomba meningkatkan pendapatan mereka dengan cara mengenakan pajak dan pungutan daerah yang lebih tinggi. Berbagai biaya ini menghambat pertumbuhan usaha di tingkat local dan menurunkan harga jual yang diperoleh penduduk miskin atas barang yang mereka produksi.

e. Pemberian Hak Penggunaan Tanah Bagi Penduduk Miskin

Adanya kepastian dalam kepemilikan tanah merupakan faktor penting untuk meningkatkan investasi dan produktifitas pertanian. Pemberian hak atas tanah juga membuka akses penduduk miskin pada kredit dan pinjaman. Dengan memiliki sertifikat kepemilikan, mereka dapat meminjam uang, menginvestasikannya dan mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari aktifitas mereka.

f. Perbaikan Atas Kualitas Pendidikan dan Penyediaan Pendidikan Transisi untuk Sekolah Menengah

Indonesia telah mencapai hasil yang memuaskan dalammeningkatkan partisipasi di tingkat pendidikan dasar. Hanya saja, banyak anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dan terpaksa keluar dari sekolah dasar sebelum dapat menamatkannya. Hal ini terkait erat dengan masalah utama pendidikan di Indonesia, yaitu buruknya kualitas pendidikan.

g. Menyedian Lebih Banyak Dana untuk Daerah-Daerah Miskin

Kesenjangan fiskal antar daerah di Indonesia sangatlah terasa. Pemerintah daerah terkaya di Indonesia mempunyai pendapatan perpenduduk 46 kali lebih tinggi dari pemerintah di daerah termiskin. Akibatnya pemerintah daerah yang miskin sering tidak dapat menyediakan pelayanan yang mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pemberian dana yang terarah dengan baik dapat membantu masalah ini.

h. Merancang Perlindungan Sosial yang Lebih Tepat Sasaran

Program perlindungan yang tersedia saat ini, seperti beras untuk orang miskin serta subsidi bahan bakar dan listrik, dapat dikatakan belum mencapai sasaran dengan baik. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan Rp 74 trilliun untuk perlindungan sosial. Angka ini lebih besar dari pengeluaran di bidang kesehatan dan pendidikan. Sayangnya, hanya 10 persen yang dapat dinikmati oleh penduduk miskin, sementara sekitar Rp 60 trilliun lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Secara rata-rata, rumah tangga miskin hanya memperoleh subsidi sebesar Rp 12.000 untuk beras dan Rp 9.000 untuk minyak tanah setiap bulannya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, saya dapat menyimpulkan bahwa, kondisi kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, perlu mendapat penanganan khusus dan terpadu daripemerintah bersama-sama dengan masyarakat.

• Saran

- Pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

- Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa dan negara Indonesia terbebas dari kemiskinan.

- Marilah kita tingkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk membantu saudara kita yang masih mengalami kemiskinan.

5. Referensi

- statmisker.wordpress.com/2010/08/13. Kemiskinan Relatif ( Relative Poverty), diakses 13 Agustus 2010.

- Wikipedia bahasa Indonesia

Masalah Di Lingkungan Sekitar

PERMASALAHAN

1.    Pengangguran

2.    Jenis2 Pengangguran

3.    Faktor2 yang Menyebabkan Pengangguran

4.    Dampak Pengangguran

5.    Pemecahan  Masalah Pengangguran

6.    Referensi

1. Pengangguran

          Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

2. Jenis-jenis Pengangguran

          Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

- Pengangguran Terselubung (Disguissed Unemployment)

Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

- Setengah Menganggur (Under Unemployment)

Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

- Pengangguran Terbuka (Open Unemployment)

          Tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pengangguran

a. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang   dengan kesempatan kerja yang tersedia.

b. Struktur lapangan kerja tidak seimbang. Belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

c. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja indonesia

d. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

4. Dampak Pengangguran

 a. Pendapatan per kapita

          Orang menganggur berarti tidak memiliki penghasilan sehingga hidupnya bergantung pada orang lain yang bekerja. Dampaknya terjadi penurunan pendapatan perkapita. Bila tingkat pengangguran tinggi maka pendapatan per kapita akan menurun dan sebaliknya bila pengangguran itu rendah maka pendapatan per kapita akan meningkat.

b. Pendapatan Negara

          Orang bekerja akan mendapat balas jasa berupa upah/gaji. Bagi orang yang bekerja dan berpenghasilan diwajibkan untuk membayar pajak. Pajak berupa pajak penghasilan akan berpengaruh naik turunnya pendapatan Negara. Jika banyak yang menganggur maka pendapatan Negara akan menurun karena jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang.

c. Beban psikologis

          Semakin lama seseorang menganggur semakin besar beban psikologis yang ditanggungnya. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dalam jangka waktu yang lama akan merasa tertekan, rendah diri karena statusnya yang tidak jelas.

  d. Biaya sosial

Tingkat pengangguran yang tinggi akan berpengaruh terhadap biaya sosial yang dikeluarkan. Biaya sosial mencakup biaya pelatihan, biaya pengadaan, biaya keamanan sebagai akibat kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas.

5. Pemecahan Masalah Pengangguran

a. Pengembangan Informasi Pasar Kerja (labor market information).

Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung perencanaan tenaga kerja yang tepat. Berhasil atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan sangat tergantung dari ketersediaan informasi yang cepat dan valid.

b. Reformasi Pelatihan Kerja (training reforms).

Reformasi pelatihan bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih terampil, berpendidikan lebih tinggi dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar hasil kerja atau produksi dapat bersaing dipasar global.

c. Pengembangan dan bimbingan usaha secara mandiri.

Strategi ini merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran terdidik baik di kota maupun di pedesaan melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha kecil dengan fasilitasi dari pemerintah. Kelompok-kelompok usaha ini perlu dibimbing dan difasilitasi baik dari segi ketrampilan berwirausaha, pendanaan, manajemen usaha, sampai dengan pemasaran dari produk atau jasa yang dihasilkan. d. Pengembangan usaha informal keluarga. Upaya ini dapat dilakukan dengan mendorong para pencari kerja terdidik untuk melanjutkan usaha informal dilingkungan keluarganya.

Dengan memberi bekal tambahan latihan ketrampilan berwirausaha, mereka akan dapat mengembangkan, memodernisasi dan menjalankan usaha informal keluarganya dengan baik. Pengembangan usaha informal keluarga diarahkan untuk dapat memanfaatkan potensi daerah setempat dan diarahkan untuk mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih banyak.

e. Penempatan tenaga kerja secara langsung di pasar kerja.

Strategi penempatan bagi para pencari kerja atau pengangguran dilaksanakan melalui sistem informasi pasar kerja dan bursa tenaga kerja terpadu. Dengan pengembangan sistem informasi yang baik, maka setiap kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja akan dapat terdeteksi secara cepat dan tepat.

f. Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Upaya ini juga ditujukan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada, karena terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri lebih diprioritaskan bagi tenaga kerja profesional, mempunyai kualifikasi ketrampilan dan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan tugas yang ada di luar negeri.

g. Pengembangan usaha agro-bisnis di pedesaan.

Upaya ini juga ditujukan untuk mengurangi pengangguran yang diarahkan untuk masyarakat pedesaan. Meskipun lahan pertanian jumlahnya terbatas dan jenis pekerjaan di sektor pertanian sifatnya musiman, tetapi perluasan kesempatan kerja pada sektor ini masih sangat dibutuhkan. Dengan pengembangan usaha agrobisnis di pedesaan, akan muncul unit-unit ekonomi yang mampu berdiri sendiri dan menjadi kekuatan perekonomian masyarakat pedesaan sehingga mereka tidak lagi mencari pekerjaan di perkotaan.

6. Referensi

          a. Murti. (murti.staff.gunadarma.ac.id). Pengangguran dan Kemiskinan.

          b. Tarwaka. 2008. Pemecahan Masalah Pengangguran. (http://safelindo.blogspot.com/2008/11/pemecahan-masalah-pengangguran.html , diakses 30 November 2008).